Feeds:
Posts
Comments

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM Ad-Hoc (Dalam Rangka Penegakan Hukum Pelanggran HAM Berat Pada Masa Lalu).

I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Menurut Prof. Koentjoro Poerbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi. Artinya, hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakekatnya sehingga sifatnya suci. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat universal. Dasar dari semua hak asasi ialah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.
Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari droits de l’homme (Perancis), human rights (Inggris), dan menselijke rechten (Belanda). Di Indonesia hak asasi pada umumnya lebih dikenal dengan istilah “hak-hak asasi” sebagai terjemahan dari basic rights (Inggris) dan grondrechten (Belanda), atau bisa juga disebut hak-hak fundamental (civil rights). Istilah hak-hak asasi secara monomental lahir sejak keberhasilan Revolusi Perancis tahun 1789 dalam “Declaration des Droits de L’homme et du Citoyen” (hak-hak asasi manusia dan warga negara Perancis), dengan semboyan Liberte, Egalite, Fraternite. Namun demikian, sebenarnya masalah hak-hak asasi manusia telah lama diperjuangkan manusia di permukaan bumi.
Pemikiran tentang hak asasi manusia mendapat landasan yang kuat seusai berakhirnya Perang Dunia II, setelah dunia mengalami salah satu bentuk kekuasaan yang paling mengerikan dalam sejarahnya, yakni fasisme. Pada saat bersamaan, di berbagai belahan tanah jajahan muncul negara-negara baru yang merdeka, termasuk Indonesia. Semangat yang hadir saat itu adalah keadilan, kebebasan dan penolakan terhadap segala jenis penindasan.
Naskah Pembukaan UUD 1945 mencatat semangat tersebut dengan mengatakan “kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan karena itu penjajahan di muka bumi harus dihapuskan”. Semangat yang sama juga tercermin dalam perumusan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia. Seperti yang sudah disebutkan, dalam Batang Tubuh UUD 1945 (sebelum diamandemen) juga dapat ditemukan pasal-pasal tentang hak asasi manusia yaitu Pasal 27-31. Setelah diamandemen, tepatnya pada perubahan kedua tahun 2000, dalam UUD terdapat pasal sendiri yang memuat tentang Hak Asasi Manusia, yaitu pasal 28A-J.
Dalam perkembangan selanjutnya Negara dan bangsa ini memiliki sejarah yang panjang berkaitan dengan persoalan hak asasi manusia ( HAM ). Persoalan tersebut seakan – akan melekat dalam ingatan sosial masyarakat Indonesia. Pembunuhan misterius ( “Petrus” ) yang marak terjadi medio 1970-an mulai diangkat untuk menjadi suatu pelanggaran HAM dalam nuansa reformasi saat ini. Kasus Marsinah, Munir, Tanjung Priok, Trisakti, Semanggi I & II, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan 13 aktivis secara paksa pada 1997-1998 berturut – turut menempati peristiwa yang akan terus mengendap sebagai ingatan sosial masyarakat. Namun ingatan tersebut coba dikaburkan oleh pihak tertentu. Pengaburan dilakukan dalam berbagai bentuk. Pertama, pengakuan sejarah versi penguasa saat itu (Orde Baru) tetap diakui kesahihannya dengan mengabaikan penderitaan korban. Kedua, kesaksian korban tidak dapat dikonfrontasikan dengan pelaku kejahatan HAM. Ketiga, ketiadaan pengakuan hukum terhadap korban sebagai korban sehingga korban mengalami viktimisasi kedua dan pelaku menikmati pengampunan ( impunity ). Ketiga cara tersebut dilakukan secara sistematis melalui proses yang tidak tersentuh hukum.
Berbagai peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran HAM berat atau gross violation of human rights pada masa lalu merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes) yang membedakannya dengan kejahatan biasa (ordinary crimes). di masa lalu merupakan peristiwa yang diakibatkan oleh adanya kekerasan struktural oleh penguasa melalui institusi negara. Kekerasan struktural tidak harus dalam bentuk fisik. Ia dapat diwujudkan karena sudah cukup dipersiapkan melalui media massa atau elektronik karena tenggang waktu yang cukup melalui penetrasi subkultur atau gerakan sosialisasi politik apapun yang akan menakutkan orang jika suatu ketika dituding dengan stigmatisasi yang mematikan.
Karakter khusus pelanggaran HAM berat adalah keterlibatan dan peranan aparatur negara sebagai alat kekuasaan dalam kasus pelanggaran HAM berat sangat dominan dibandingkan dengan kejahatan biasa. Berangkat dari karakteristik tersebut, pelanggaran HAM berat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan politik negara dalam mengatur hak asasi setiap warga negaranya. Dengan perkataan lain, dalam kasus pelanggaran HAM berat, warga negara dan pemerintah (penguasa) merupakan pihak dalam beperkara. Atas dasar itulah,lembaga khusus seperti Pengadilan HAM perlu dibentuk dengan diisi oleh hakim-hakim karier dan nonkarier agar terjadi keseimbangan komposisi majelis hakim dengan harapan tercapai objektivitas dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusannya.
Pembentukan Pengadilan HAM dengan UU Nomor 26 Tahun 2000 memang ditujukan untuk kasus pelanggaran HAM berat setelah diundangkannya UU ini (prospektif); tidak untuk tujuan pemberlakuan retroaktif. Namun, sejalan dengan euforia reformasi yang menuntut keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah dalam berbagai kasus masa lampau, termasuk kasus pelanggaran HAM berat seperti kasus Timor Leste, untuk memenuhi aspirasi kepastian hukum dan keadilan terhadap kasus tersebut di masa lalu,dalam UU Pengadilan HAM diatur juga tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu termasuk juga pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Dari beberapa hal yang telah diuraikan di atas maka penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai pembentukkan pengadilan HAM ad-hoc yang dipengaruhi kekuatan politis pada ranah Legislatif. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dan menuliskannya dalam bentuk makalah dengan judul PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN PENGADILAN HAM Ad-Hoc (Dalam Rangka Penegakan Hukum Pelanggran HAM Berat Pada Masa Lalu).

B. Perumusan Masalah
Merujuk kepada latar belakang masalah yang penulis uraikan pada bagian sebelumnya, maka dalam makalah ini penulis mengungkapkan suatu permasalahan yaitu;
Bagaimana pengaruh politik dalam pembentukan pengadilan HAM ad-hoc guna menyelsaikan kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu ?

C. Tujuan Penulisan
Adapun tujuan penulis dalam pembuatan makalah ini adalah:
Untuk mengeatahui pengaruh politik dalam pembentukan pengadilan HAM ad-hoc guna menyelsaikan kasus HAM berat pada masa lalu.

II. PEMBAHASAN

Pengaruh Politik Dalam Pembentukan Pengadilan HAM Ad-Hoc Guna Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Pada Masa Lalu.
Menurut Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Definisi dalam UU tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaring pengaman (safety net) bagi para korban pelanggaran HAM di masa lalu agar para pelaku dapat diproses secara hukum. Sifat second line defense terletak pada beberapa hal dalam definisi tersebut. Pertama, penggunaan frasa perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara , yang berusaha memberikan coverage pada seluruh subyek hukum yang dimungkinkan melakukan pelanggaran HAM. Namun frasa tersebut mengandung kelemahan, yaitu tidak mencantumkan organisasi baik sipil maupun militer, privat maupun negara, kedalam subyek hukum dalam pelanggaran HAM. Kedua, penggunaan frasa “disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, berusaha memberikan coverage pada seluruh perbuatan / tindakan yang dilarang untuk dilakukan. Sehingga definisi pelanggaran HAM dalam UU tentang HAM dirasa cukup untuk memberikan perlindungan dan kepastian bagi penegakan hukum.
Pelanggaran HAM berat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyebutkan dua kategori tindakan yang termasuk dalam pelanggaran HAM berat yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida dimaksudkan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan agama. Kekerasan struktural yang terjadi di Indonesia bukan merupakan kejahatan genosida, disebabkan oleh satu hal mendasar, yaitu perbedaan tujuan atau akibat yang dikehendaki dari perbuatan antara kekerasan struktural dengan kejahatan genosida. Kekerasan struktural murni bertujuan untuk menimbulkan rasa takut dan / atau penderitaan secara fisik dan mental sehingga subyek korban berhenti untuk melawan (to oposite) demi menjaga keberlangsungan suatu sistem kelembagaan atau rezim atas kebijakan penguasa atau lembaga tersebut. Kejahatan genosida dimaksudkan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, agama, dan etnis. Perbuatan tersebut didasarkan pada suatu paham dalam suatu kelompok tertentu bahwa kelompok lain, dalam konteks bangsa, ras, agama, dan etnis, harus dimusnahkan tanpa ada kaitan bahwa eksistensi kelompok yang hendak dihancurkan mengancam eksistensi kelompok yang hendak menghancurkan.
Kategori pelanggaran HAM berat yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Ia dimaksudkan sebagai salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahui ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil. Berangkat dari definisi yang diberikan oleh UU Pengadilan HAM terdapat dua karakteristik yang menarik. Pertama, ciri kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan suatu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Pengadilan HAM mendefinisikan serangan yang meluas dan sistematis adalah rangkaian perbuatan yang dilakukan sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Dengan kata lain, kejahatan terhadap kemanusiaan selalu terkait dengan adanya perencanaan yang matang yang diwujudkan dalam suatu blueprint yang dilaksanakan secara meluas, baik waktu dan tempat, serta terorganisir dengan tujuan yang jelas berdasarkan blueprint tersebut.
Oleh karena itu, kejahatan terhadap kemanusiaan mendapat perhatian yang serius oleh dunia internasional. Pembentukan ICC merupakan instrumen utama dalam “memburu” pelaku kejahatan dimana setiap bangsa berkewajiban untuk menangkap dan menghukumnya sesuai azas hostis humanis generis. Kejahatan terhadap kemanusiaan dipandang tidak saja sebagai kejahatan yang sangat kejam (barbaric crime) tetapi juga merupakan ancaman terhadap eksistensi manusia dan kebudayaan dunia.
Kedua, secara tegas dinyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan ditujukan (subyek korban) kepada penduduk sipil. Dikotomi antara sipil dengan non–sipil berujung pada konsep bahwa penduduk sipil merupakan individu atau sekelompok orang unamed, tidak memiliki cukup kekuatan dan kekuasaan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan kata lain, konsep penduduk sipil mengarah pada ketidakseimbangan dan ketidakberdayaan antara subyek korban terhadap subyek pelaku.
Untuk mewujudkan kondisif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, maka Undang-Undang No.39 Tahun 1999 mengamanatkan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk melaksanakan tujuan tersebut. Pada tahun 1993 sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang HAM, pemerintah Indonesia telah membentuk Komnas HAM dengan Keppres No.50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komisi Nasional HAM memiliki tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5, yang isinya dinyatakan sebagai berikut:
a. Menyeberluaskan wawasan nasional dan internasional mengenai hak asasi manusia baik kepada masyarakat Indonesia maupun kepada masyarakat Internasioanal;
b. Mengkaji berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan/ atau ratifikasinya;
c. Memantau dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta pendapat, pertimbangan, dan saran kepada badan pemerintahan negara mengenai pelaksanaan hak asasi manusia;
d. Mengadakan kerja sama regional dan internasional dalam rangka memajukan dan melindungi hak asasi manusia.
Dalam realisasinya, keberadaan Komnas HAM tidak memiliki power dalam pelaksanaan tugasnya, yang hanya terbatas pada pemantauan dan penyelidikan semata.
Seiring dengan tumbangnya rezim Orde Baru menuju Orde Reformasi yang lebih menitikberatkan pada perlindungan hukum dan penegakan HAM, rakyat melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melakukan amandemen terhadap UUD 1945 dengan memasukkan pasal yang khusus mengatur tentang HAM, yakni Pasal 28 UUD 1945. Disamping itu, guna melaksanakan dan merealisasikan ketentuan dalam pasal tersebut di atas.
Pemerintah juga telah mengundangkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam Undang-Undang tentang HAM tersebut, gambaran kewenangan dari Komnas HAM juga telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi;
1. Fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999)
2. Tugas penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 18 Undang-Undang No.26 Tahun 2000).
Perubahan normatif yang terjadi dalam kewenangan dari Komnas HAM diharapkan dapat merealisasikan tugas Komnas HAM yang sebenarnya.
Di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM, seperti Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terdapat salah satu ketentuan yang memberikan peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 43, Pasal 44 tentang Pengadilan HAM Ad-Hoc dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadarluwarsa dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dimasukkannya ketentuan-ketentuan tersebut di atas dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM dapat untuk diadili.
Pembentukan pengadilan HAM ad–hoc didasarkan pada Pasal. 43 Undang-Undnag tentang Pengadilan HAM. Kewenangan pengadilan HAM ad–hoc adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang Pengadilan HAM. Dengan kata lain melalui Undang–Undang tersebut diberlakukan asas pemberlakuan surut (retroaktif). Ketentuan dalam pasal tersebut ditenggarai bertentangan dengan asas legalitas yang merupakan asas utama dari pemberlakuan sebuah ketentuan pidana. Lebih mendasar, ketentutan pemberlakuan surut dapat bertentangan dengan konstitusi Indonesia bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non–derogable rights). Pemberlakuan surut tersebut dikarenakan pelanggaran HAM berat, didasarkan pada kebiasaan hukum internasional modern yang menjadi model hukum internasional setelah konferensi Roma 1998 (pembentukan ICC), merupakan ancaman atas eksistensi manusia serta kebudayaan dunia.
Pengadilan HAM ad–hoc adalah pengadilan yang dibentuk berdasarkan peristiwa tertentu atas usul DPR dengan Keputusan Presiden. Dalam proses pembentukan pengadilan HAM ad–hoc diperlukan campur tangan pihak extra–judicial yaitu DPR untuk usulan pembentukan dan Presiden untuk pengesahan pembentukan, hal ini sebagaiman yang diatur di dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM. Usulan pembentukan oleh DPR memerlukan hasil penyelidikan dari Komnas HAM sebagai satu–satunya lembaga negara yang berwenang melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat.
Sebagai lembaga negara, anggota Komnas HAM dipilih dari proses seleksi di tim seleksi di bawah Presiden sebagai kepada pemerintahan dan seleksi di DPR untuk diangkat oleh Presiden sebagai kepala negara. Proses tersebut tidak dapat lepas dari pengaruh politik dalam proses seleksi di DPR yang tidak lepas dari kepentingan para anggota DPR, sehingga terjadinya kontaminasi proses hukum oleh kepentingan politik. Sebagaimana telah disebutkan, akan merubah kekuasaan hukum menjadi hukum kekuasaaan, hukum yang digunakan untuk kepentingan keberlangsungan kekuasaan.
Salah satu contoh adanya intervensi politik di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat ini adalah kasus kekerasan Trisakti dan Semanggi pada Mei 1998 telah dinyatakan DPR bukan sebagai pelanggaran HAM berat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bakal mengangkat kembali kasus Trisakti dan Semanggi. Kasus yang sering dikenal sebagai TSS itu merupakan salah satu dugaan pelanggaran HAM berat yang penanganannya berlarut-larut. Menyeret kasus HAM berat ke Pengadilan HAM Ad-Hoc tidak semudah membalik telapak tangan. Keterlibatan lembaga politik dalam menentukan terus tidaknya suatu kasus pelanggaran HAM mutlak diperlukan. Khususnya untuk kasus yang memerlukan penerapan Undag-Undang HAM secara retroaktif. Keterlibatan DPR ini, dinilai sebagai intervensi politik terhadap kekuasaan Yudikatif, sehingga Undang-Undang Pengadilan HAM pun sampai diuji materiilkan ke Mahkamah Konstitusi.
Hasil pengujian materil Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM itu, menitikberatkan pada penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan HAM sepanjang mengenai kata ‘dugaan’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal ini membicarakan tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk suatu peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sebelum UU ini diundangkan.
Pasal 43 ayat (2) menyatakan ‘Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden’. Sedangkan dalam penjelasannya berbunyi ; ‘Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, yang dibatasi pada locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini’.
Kata ‘dugaan’, dalam prakteknya memang sering ditafsirkan bahwa DPR bisa melakukan penyelidikan sendiri terhadap suatu peristiwa apakah termasuk pelanggaran HAM berat atau tidak. Sehingga, sering ditemukan, hasil penyelidikan dari Komnas HAM berbeda dengan hasil penyelidikan DPR. Komnas HAM bilang pelanggaran HAM, sedangkan DPR bilang tidak. Contohnya, adalah kasus kekerasan Trisakti dan Semanggi. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa kata ‘dugaan’ dalam penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM dapat menimbulkan ketidakpastian hukum,” karena DPR tidak boleh serta merta menduga sendiri tanpa memperoleh hasil penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kejaksaan Agung.
Meskipun demikian menurut hemat penulis, keterlibatan institusi politik seperti DPR dalam membentuk pengadilan HAM ad hoc bisa diterima sepanjang DPR harus memperhatikan penyelidikan dan penyidikan dari Komnas HAM dan Kekajaksaan Agung. DPR sebagai institusi politik dalam hal ini hanyalah sebagai pengesahan untuk memberikan rekomendasi kepada Presiden apabila Komnas HAM sudah menyelidiki ada pelanggaran HAM berat pada masa lalu, maka DPR harus membentuk pengadilan HAM ad-hoc yang berdasarkan kepada hasil peyelidikan dari Komnas HAM dan memperhatikan locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM ini.
Ketentuan lain yang memberikan ruang atas pengaruh politik terdapat pada Pasal 47 Undag-Undang Pengadilan HAM yang menyebutkan bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM tidak menutup kemungkinan penyelesaian dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Konsiliasi. Dengan kata lain, dibuka kemungkinan delegalisasi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu. Penyelesaian tidak dilakukan dalam persidangan namun melalui diskusi dan kompromi kepentingan antara subyek korban dengan subyek pelaku sampai pada titik dimana subyek korban dapat menerima bahwa tindakan subyek pelaku adalah wajar saat terjadinya peristiwa tersebut. Kasus Timor – Timur merupakan contoh dari delegalisasi pelanggaran HAM berat didasarkan pada kesepakatan dua pemerintah untuk tidak meneruskan pelanggaran tersebut ke ICC dan disepakati sebagai dosa bersama yang merupakan kenangan yang harus dipendam bersama. Akan tetapi dalam perkembangannya Undang-Undang No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Konsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2007 karena terkait dengan ketentuan pada Pasal 27 menyebutkan “Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan. Ketentuan pada Pasal terebut d atas menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi, sehingga mengakibatkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu hanyadapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM Ad-Hoc yang hanya dapat dimungkinkan atas rekomendasi dari DPR kepada Presiden.
Pemberian ruang untuk masuknya pengaruh politik dalam pembentukan pengadilan HAM Ad–Hoc merupakan hal yang patut diapresiasi sekaligus diwaspadai. Kekerasan struktural sebagaimana telah dibahas merupakan perbuatan yang terorganisasi, bertujuan untuk menimbulkan ketakutan dan penderitaan fisik dan / atau mental pada oposisi dan minoritas untuk mencapai (meminjam istilah teori sistem) otonominya sendiri, yaitu keberlangsungan rezim yang ada. Peristiwa–peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM berat terjadi pada suatu masa dimana negara dan pemerintahannya berdiri totaliter terhadap rakyatnya sendiri. Rezim tidak dapat diruntuhkan dalam sesaat karena ia lebih merupakan paradigma daripada kelembagaan. Untuk dapat meruntuhkan tembok akan ketidaktersentuhan oleh hukum, dibutuhkan dukungan politik yang kuat dari eksekutif dan legislatif, baik masa kini maupun di masa mendatang. Dalam sistem demokrasi yang kita pilih, yaitu elektoral langsung, maka dukungan oleh eksekutif dan legislatif merupakan kekuatan yang dicita–citakan mampu untuk meruntuhkan tembok tersebut. Dukungan dari legislatif yang memiliki fungsi perwakilan menandakan keinginan rakyat sendiri untuk menyelesaikan ingatan sosial yang terus membelenggu. Adanya ruang untuk masuknya pengaruh politik secara signifikan akan menentukan tercapainya tujuan dari penindakan pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu memberikan rasa keadilan pada korban dan juga masyarakat itu sendiri.
Keterkaitan hukum dengan politik saling mempengaruhi satu sama lainnya. Hukum diyakini tidak hanya sekadar norma tertutup (closed code normative), ia mampu mengikat perilaku sehingga dengan adanya kekuasaan, hukum dapat menjadi instrumen yang mengikat. Hukum tidak dapat dipisahkan dengan politik. Hukum memerlukan politik untuk menjadi instrumen yang mengikat perilaku (terutama dalam tradisi kontinental yang kental dengan positivisme). Di lain pihak, politik memerlukan hukum sebagai dasar eksistensinya dalam sebuah negara hukum (rechstaat) dan sebagai instrumen untuk membawa masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh penguasa (law as a tool of social engineering).

III.PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :
Kekerasan struktural yang pernah terjadi di Indonesia merupakan pelanggaran HAM berat yang karenanya dalam penegakan hukum tidak memiliki daluwarsa dan dapat diberlakukan surut. Pengaruh politik dalam pembentukan pengadilan HAM Ad–Hoc untuk memeriksa dan mengadili serta memutus dugaan pelanggaran HAM berat sangat signifikan. Sangant dibutuhkan dukungan politik (political will) yang kuat untuk menuntaskan ingatan sosial yang kelam untuk memenuhi rasa keadilan korban dan masyarakat. Sifat pengaruh politik secara normatif dalam pembentukan pengadilan HAM ad–hoc berdasarkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM adalah netral. Pelaksanaan ruang untuk pengaruh politik tergantung dari kebijakan penguasa.

B. Saran
Political will dari lembaga Legilatif dan Eksekutif sangat dibutuhkan dalam pembentukan pengadilan HAM Ad-Hoc demi peneyelesaian kasus pelanggrana HAM berat masa lalu. Sehingga dengan adanya ruang untuk masuknya pengaruh politik secara signifikan akan menentukan tercapainya tujuan dari penindakan pelanggaran HAM berat di masa lalu, yaitu memberikan rasa keadilan pada korban dan juga masyarakat itu sendiri. Dan tentu saja harus tetap berdasarkan kepada hasil peyelidikan dari Komnas HAM dan memperhatikan locus dan tempus delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang Pengadilan HAM.

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum, sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat yang sedang berkembang kearah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai sarana yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana penunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan menyeluruh.
Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka lahirlah UU No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pembangunan di bidang kesehatan. Dengan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1999 tentang Kesehatan tersebut diharapkan dapat berfungsi sebagai perangkat hukum kesehatan yang dinamis, baik bagi dokter maupun penderita dan yang akan dilakukan secara bertahap.
Informasi dalam lingkup medis, ternyata sangat penting. Meski tidak semua pasien menghendaki penjelasan yang sejelas-jelasnya, akurat dan lengkap tahap demi tahap perawatan, tetapi langkah penjelasan untuk era saat ini justru diharuskan. Bagi pasien yang menolak penjelasan bisa diminta untu menandatangani surat penolakan penjelasan perawatan, namun dokter atau dokter gigi tetap memberi kesempatan bila suatu saat pasien berubah pendapat. Sebab tidak semua kejadian dalam pengobatan berlangsung exactly just the way we want to. Dunia kedokteran tidak 2+2=4. Tidak ada kepastian dan garansi dalam dunia kedokteran karena setiap kasus bagaikan teori permutasi kombinasi. Latar belakang setiap orang berbeda, derajat pengobatan yang diberikan berbeda, latar belakang kesehatan berbeda, derajat pengobatan yang diberikan berbeda, reaksi tubuh terhadap sesuatu juga berbeda.
Jadi manalah mungkin seorang dokter dan dokter gigi yang juga manusia dapat memenuhi dengan sempurna seluruh kriteria kasus yang ada, sedangkan setiap orang sudah pasti having their own limit. Oleh karena itu, selain untuk menjaga kemungkinan “terlantar”-nya pasien oleh dokter atau dokter gigi yang mempunyai pasien banyak, atau “terlantar”-nya dokter atau dokter gigi karena harus menghadapi tuntutan hanya karena tidak mengkomunikasikan kemungkinan penyakit maka dibuatlah suatu perjanjian hitam di atas putih antara dokter denga pasien. Ini disebut sebagai “Informed Consent”.

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :
1. Apa itu Informed Consent?
2. Bagaimanakah tujuan dari pelaksanaan Informed Consent?
3. Bagaimanakah aspek-aspek hukum dari Informed Consent?
4. Bagaimanakah kedudukan hukum Informesd Consent dalam hal pembuktian di Pengadilan?

C. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penulisan ini yaitu :
1. Untuk mengetahui apa itu Informed Consent;
2. Untuk mengetahui tujuan dari pelaksanaan Informed Consent;
3. Untuk mengetahui aspek-aspek hukum dari Informed Consent;
4. Untuk mengetahui kedudukan hukum Informed Consent dalam hal pembuktian di Pengadilan.

BAB II
PEMBAHASAN
A. Informed Consent
”Informed Consent” terdiri dari dua kata yaitu ”informed” yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan ”consent” yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi ”informed consent” mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi. Dengan demikian ”informed consent” dapat didefenisikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya.
Menurut D. Veronika Komalawati, SH., ”informed consent” dirumuska sebagai ”suatu kesepakatan/persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah memperoleh informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya disertai informasi mengenai segala risiko yang mungkin terjadi.
Di Indonesia perkembangan “informed consent” secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang “informed consent” melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang “Persetujuan Tindakan Medik atau Informed Consent”. Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan “informed consent” karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.
Pada dasarnya Persetujuan Tindakan Medik berasal dari hak asasi pasien dalam hubungan dokter pasien yaitu:

1. Hak untuk menentukan nasibnya sendiri
2. Hak untuk mendapatkan informasi
Dari sudut pandang dokter Persetujuan Tindakan Medik ini berkaitan dengan kewajiban dokter untuk memberikan informasi kepada pasien dan kewajiban untuk melakukan tindakan medik sesuai dengan standar profesi medik.
Suatu informed consent baru sah diberikan oleh pasien jika memenuhi minimal 3 (tiga) unsur sebagai berikut :
a. Keterbukaan informasi yang cukup diberikan oleh dokter.
b. Kompetensi pasien dalam memberikan persetujuan.
c. Kesukarelaan (tanpa paksaan atau tekanan) dalam memberikan persetujuan
Ruang lingkup dan materi informasi yang diberikan tergantung pada pengetahuan medis pasien saat itu. Jika memungkinkan, pasien juga diberitahu mengenai tanggung jawab orang lain yang berperan serta dalam pengobatan pasien. Biasanya, informed consent ini harus meliputi :
1. Dokter harus menjelaskan pada pasien mengenai tindakan, terapi dan penyakitnya
2. Pasien harus diberitahu tentang hasil terapi yang diharapkan dan seberapa besar kemungkinan keberhasilannya
3. Pasien harus diberitahu mengenai beberapa alternatif yang ada dan akibat apabila penyakit tida diobati
4. Pasien harus diberitahu mengenai risiko apabila menerima atau menolak terapi.
Secara umum, bentuk persetujuan yang diberikan pengguna jasa tindakan medis (pasien) kepada pihak pelaksana jasa tindakan medis (dokter) untuk melakukan tindakan medis dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu :
1. Persetujuan Tertulis, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang mengandung risiko besar, sebagaimana ditegaskan dalam PERMENKES No. 585/Men.Kes/Per/IX/1989 Pasal 3 ayat (1) dan SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 butir 3, yaitu intinya setiap tindakan medis yang mengandung risiko cukup besar, mengharuskan adanya persetujuan tertulis, setelah sebelumnya pihak pasien memperoleh informasi adekuat tentang perlunya tindakan medis serta risiko yang berkaitan dengannya (telah terjadi informed consent);
2. Persetujuan Lisan, biasanya diperlukan untuk tindakan medis yang bersifat non-invasif dan tidak mengandung risiko tinggi, yang diberikan oleh pihak pasien;
3. Persetujuan dengan isyarat, dilakukan pasien melalui isyarat, misalnya pasien yang akan disuntik atau diperiksa tekanan darahnya, langsung menyodorkan lengannya sebagai tanda menyetujui tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya.
Selain itu, Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :
1. Implied Consent, yaitu persetujuan yang dianggap telah diberikan walaupun tanpa pernyataan resmi, yaitu pada keadaan biasa dan pada keadaan darurat atau emergency. Pada keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa pasien, tindakan menyelamatkan kehidupan (life saving) tidak memerlukan Persetujuan Tindakan Medik;
2. Expresed Consent, yaitu Persetujuan Tindakan Medik yang diberikan secara eksplisit, baik secara lisan (oral) maupun tertulis (written)

B. Tujuan dari Pelaksanaan Informed Consent
Dalam hubungan antara pelaksana (dokter) dengan pengguna jasa tindakan medis (pasien), maka pelaksanaan “informed consent”, bertujuan :
1. Melindungi pengguna jasa tindakan medis (pasien) secara hukum dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya, maupun tindakan pelaksana jasa tindakan medis yang sewenang-wenang, tindakan malpraktek yang bertentangan dengan hak asasi pasien dan standar profesi medis, serta penyalahgunaan alat canggih yang memerlukan biaya tinggi atau “over utilization” yang sebenarnya tidak perlu dan tidak ada alasan medisnya;
2. Memberikan perlindungan hukum terhadap pelaksana tindakan medis dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar, serta akibat tindakan medis yang tak terduga dan bersifat negatif, misalnya terhadap “risk of treatment” yang tak mungkin dihindarkan walaupun dokter telah bertindak hati-hati dan teliti serta sesuai dengan standar profesi medik. Sepanjang hal itu terjadi dalam batas-batas tertentu, maka tidak dapat dipersalahkan, kecuali jika melakukan kesalahan besar karena kelalaian (negligence) atau karena ketidaktahuan (ignorancy) yang sebenarnya tidak akan dilakukan demikian oleh teman sejawat lainnya.
Perlunya dimintakan informed consent dari pasien karena informed consent mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :
1. Penghormatan terhadap harkat dan martabat pasien selaku manusia
2. Promosi terhadap hak untuk menentukan nasibnya sendiri
3. Untuk mendorong dokter melakukan kehati-hatian dalam mengobati pasien
4. Menghindari penipuan dan misleading oleh dokter
5. Mendorong diambil keputusan yang lebih rasional
6. Mendorong keterlibatan publik dalam masalah kedokteran dan kesehatan
7. Sebagai suatu proses edukasi masyarakat dalam bidang kedokteran dan kesehatan.
Pada prinsipnya informed consent diberikan di setiap pengobatan oleh dokter. Akan tetapi, urgensi dari penerapan informed consent sangat terasa dalam kasus-kasus sebagai berikut :
1. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pembedahan/operasi
2. Dalam kasus-kasus yang menyangkut dengan pengobatan yang memakai teknologi baru yang sepenuhnya belum dipahami efek sampingnya
3. Dalam kasus-kasus yang memakai terapi atau obat yang kemungkinan banyak efek samping, seperti terapi dengan sinar laser, dll.
4. Dalam kasus-kasus penolakan oleh klien
5. Dalam kasus-kasus dimana di samping mengobati, dokter juga melakukan riset dan eksperimen dengan berobjekan pasien.

C. Aspek-Aspek Hukum dari Informed Consent
Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai “subyek hukum ” yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan “jasa tindakan medis” sebagai “obyek hukum” yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.
Dalam masalah ”informed consent” dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi sepanjang hal itu diterapkan.
Pada pelaksanaan tindakan medis, masalah etik dan hukum perdata, tolak ukur yang digunakan adalah ”kesalahan kecil” (culpa levis), sehingga jika terjadi kesalahan kecil dalam tindakan medis yang merugikan pasien, maka sudah dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Hal ini disebabkan pada hukum perdata secara umum berlaku adagium ”barang siapa merugikan orang lain harus memberikan ganti rugi”. Sedangkan pada masalah hukum pidana, tolok ukur yang dipergunakan adalah ”kesalahan berat” (culpa lata). Oleh karena itu adanya kesalahan kecil (ringan) pada pelaksanaan tindakan medis belum dapat dipakai sebagai tolok ukur untuk menjatuhkan sanksi pidana.
Dalam Aspek Hukum Perdata, suatu tindakan medis yang dilakukan oleh pelaksana jasa tindakan medis (dokter) tanpa adanya persetujuan dari pihak pengguna jasa tindakan medis (pasien), sedangkan pasien dalam keadaan sadar penuh dan mampu memberikan persetujuan, maka dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dipersalahkan dan digugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hal ini karena pasien mempunyai hak atas tubuhnya, sehingga dokter harus menghormatinya.
Selanjutnya Aspek Hukum Pidana, ”informed consent” mutlak harus dipenuhi dengan adanya Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penganiayaan. Suatu tindakan invasive (misalnya pembedahan, tindakan radiology invasive) yang dilakukan pelaksana jasa tindakan medis tanpa adanya izin dari pihak pasien, maka pelaksana jasa tindakan medis dapat dituntut telah melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 351 KUHP.
Sedangkan Aspek Hukum Administrasi, izin praktek yang dikeluarkan pihak Depkes harus dimiliki oleh setiap dokter yang berpraktek. Sehingga apapun tindakan medis yang dilakukan oleh dokter dapat dilaksanakan dan sah menurut hukum. Seperti halnya informed consent yang dikeluarkan oleh dokter merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilakukan oleh dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis.
Sebagai salah satu pelaksana jasa tindakan medis dokter harus menyadari bahwa “informed consent” benar-benar dapat menjamin terlaksananya hubungan hukum antara pihak pasien dengan dokter, atas dasar saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan. Masih banyak seluk beluk dari informed consent ini sifatnya relative, misalnya tidak mudah untuk menentukan apakah suatu inforamsi sudah atau belum cukup diberikan oleh dokter. Hal tersebut sulit untuk ditetapkan secara pasti dan dasar teoritis-yuridisnya juga belum mantap, sehingga diperlukan pengkajian yang lebih mendalam lagi terhadap masalah hukum yang berkenaan dengan informed consent ini.
D. Kedudukan Hukum Informed Consent Dalam Hal Pembuktian Di Pengadilan
Informed Consent merupakan surat yang menyatakan bahwa pasien diberitahu perihal penyakit yang dideritanya, kerugian maupun keuntungan dari alternatif perawatan dan pengobatan yang akan diberikan, penjelasan mengenai biaya yang harus dibayar dan pilihan-pilihan lain yang memungkinkan untuk mengatasi penyakitnya.
Sebagai suatu bentuk persetujuan tindakan medis, informed consent mempunyai kekuatan hukum, dimana surat yang ditandatangani dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun bisa dijadikan bukti di dalam mengajukan gugatan di pengadilan. Informed consent in merupakan salah satu pencegahan diri dari tindakan malpraktek dan tuntutan malpraktek.
Untuk menjaga keamanan dan keaslian Persetujuan Tindakan Medis diperlukan saksi dari pihak keluarga maupun dari rumah sakit. Mengenai jumlahnya tidak ada pedoman khusus, namun biasanya ada 2 orang, yaitu satu mewakili pasien dan satu mewakili rumah sakit. Tetapi hal ini tidak mutlak, dapat saja dua-duanya dari pihak keluarga ataupun dari rumah sakit.
Di dalam hal pembuktian di pengadilan, ada dua pendekatan yang diadaptasi oleh pengadilan dalam menggambarkan lapangan kewajiban pengungkapan seorang dokter, standar pengungkapan profesional, standar pengungkapan umum, atau standar pasien secara layak.
Di bawah standar pengungkapan profesional, tugas dokter untuk membuka rahasia diatur oleh standar pelaku medis, dilakukan di dalam lingkungan yang sama atau serupa. Standar pengungkapan ini yang diatur seterusnya baik oleh undang-undang maupun hukum umum pada mayoritas peraturan Amerika Serikat menetapkan bahwa seorang dokter harus memberi informasi sesuai dengan pelayanan kedokteran terkini. Banyak pengadilan telah menegakkan standar pelaksana medis dalam komunitas yang sama atau serupa, di bawah lingkungan yang sama atau serupa. Jika seorang dokter bertugas untuk mengungkapkan suatu fakta dan jika begitu, fakta apa yang wajib diberitahukan bergantung pada yang biasa dilakukan pada komunitas setempat.
Standar pengungkapan umum atau standar pasien secara layak, yang ditetapkan seterusnya oleh undang-undang atau hukum umum dalam peraturan minoritas yang bermakna, membebankan tugas pada dokter untuk memberitahu setiap informasi yang akan bergantung pada proses pembuatan keputusan oleh pasien. Hal ini berbeda-beda sesuai kemampuan pasien untuk memahaminya. Bahkan dalam pengakuan medis ahli yang mendukung, seseorang dapat saja melanggar standar pengungkapan yang seharusnya dalam peraturan ini jika juri berkesimpulan bahwa informasi spesifik yang tidak diberitahukan akan berpengaruh bermakna terhadap keputusan pasien apakah akan menjalani terapi tertentu atau tidak. Standar umum membiarkan juri untuk memutuskan apakah dokter memberikan informasi yang cukup pada pasien untuk membuat pilihan terhadap tatalaksana, sedangkan standar profesional membiarkan dokter untuk menunjukkan apakah ia memberikan informasi yang cukup sesuai standar pelayanan medis dalam komunitas tersebut. Perkembangan terkini adalah pengadilan yang mengadaptasi bentuk standar umum.
Sekali telah ditegakkan, baik oleh standar profesional atau umum, bahwa pasien tidak menerima informasi yang biasanya dibutuhkan untuk membuat pilihan bijak mengenai apakah akan menolak atau menyetujui terapi, pengadilan akan memperhatikan materi dari informasi yang kurang tersebut; yaitu akankah seseorang menolak atau menyetujui jika berada dalam lingkungan yang sama atau serupa. Dengan kata lain, apakah kurangnya informasi menyebabkan kecacatan/kerugian yang memang sudah diduga atau akankah pasien tetap menyetujuinya dalam keadaan apapun. Tergantung dari peraturan yang terlibat, pengadilan telah menetapkan satu dari dua standar yaitu standar objektf (juri memutuskan apakah pasien dalam keadaan serupa akan menolak terapi) atau standar subyektif (juri memutuskan apakah pasien yang sebenarnya akan menolak terapi). Kebanyakan peraturan mengikuti standar objektif.
Dalam hal siapa yang bertanggung jawab untuk mendapatkan informed consent pasien ini, pengadilan telah menempatkan tugas ini pada dokter yang didatangi pasien pada waktu ada pertanyaan. Pengadilan umumnya mengenali bahwa dokter, bukan perawat atau paramedis lainnya, berkemampuan untuk mendiskusikan tata laksana dan penanganannya. Perawat atau paramedis lainnya mungkin hanya penambah atau pelengkap informasi spesifik dari dokter dengan informasi umum tergantung situasi pasien. Dokter, selain dari dokter pertama pasien, memiliki kewajiban yang independen untuk memberi informasi mengenai risiko, keuntungan, dan alternatif pilihan yang ditujukan padanya.
Pengadilan sangat jelas dalam opini tertulisnya bahwa tanggung jawab untuk memperoleh informed consent dari pasien tetap dengan dokter dan tidak dapat didelegasikan. Dokter dapat mendelegasikan otoritasnya (wewenangnya) untuk memperoleh informed consent kepada dokter lain namun tidak dapat mendelegasikan tanggung-jawabnya untuk mendapatkan informed consent yang tepat.

BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :
1. Informed consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien dan atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya serta risiko yang berkaitan dengannya. Informed consent ini secara umum dapat berupa persetujuan tertulis, persetujuan lisan dan persetujuan dengan isyarat. Tetapi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu Implied Consent dan Expresed Consent.
2. Tujuan dari pelaksanaan informed consent ini adalah memberikan perlindungan pengguna jasa tindakan medis dari segala tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuannya dan dari tuntutan-tuntutan pihak pasien yang tidak wajar.
3. Aspek hukum dari informed consent meliputi aspek hukum perdata, aspek hukum pidana maupun aspek hukum administrasi sepanjang hal itu diterapkan.
4. Informed Consent ini mempunyai kekuatan hukum dalam pembuktian di pengadilan yang merupakan salah satu pencegahan diri dari tindakan malpraktek dan tuntutan malpraktek.

B. Saran
1. Diharapkan kepada pasien mengerti akan makna informed consent sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam menggunakan surat persetujuan tersebut.
2. Dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis diharapkan dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya apalagi dalam membuat suatu persetujuan tindakan medis (informed consent) kepada pasien ataupun keluarganya.
3. Aspek hukum yang terkait dengan informed consent diharapkan menimbulkan hubungan hukum yang baik antara dokter dan pasien. Karena dalam hubungan hukum seseorang mempunyai hak dan kewajiban satu sama lainnya dalam melakukan perbuatan hukum.
4. Dengan diakuinya bahwa informed consent mempunyai kekuatan hukum maka hal ini akan memberikan kemudahan nantinya dalam pembuktian di pengadilan terhadap kasus-kasus malpratek kedokteran atau tuntutan-tuntutan lainnya oleh pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA
Buku :
A. Irzal Rias, 2008, Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum Unand, Padang.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran (studi tentang hubungan hokum dalam mana dokter sebagai salah satu pihak), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Website :

Forensik_AI_FKUI, Informed Consent (Anda Berhak Tahu Semuanya), http://www.freewebs.com.

Informed Consent, http://www.bravenet.com.

Persetujuan Tindakan Medik, http://www.google.com, Word Keys: Keterampilan Medik Blok Medikolegal.

Wandy, Mengenal Informed Consent, http://www.wandywordpress.com.

Contoh Kasus:
Kasus Kegawatdaruratan dan Informed Consent
Umumnya, hukum melibatkan persetujuan pasien selama keadaan gawat darurat. Pengadilan biasanya menunda pada keadaan-keadaan yang membutuhkan penanganan segera untuk perlindungan nyawa atau kesehatan pasien karena tidak memungkinkan untuk memperoleh persetujuan baik dari pasiennya maupun orang lain yang memegang otoritas atas nama pasien. Pengadilan mengasumsikan bahwa seorang dewasa yang kompeten, sadar, dan tenang akan memberikan persetujuan untuk penanganan menyelamatkan nyawa. Penting untuk didokumentasikan keadaan yang terjadi saat gawat darurat. Pada keadaan tersebut, dokter harus mencatat hal-hal berikut ini : 1) penanganan untuk kepentingan pasien, 2) terdapat situasi gawat darurat, 3) keadaan tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan dari pasien atau dari orang lain yang memegang otoritas atas nama pasien.
Kenyataan bahwa tatalaksana yang diberikan mungkin memang disarankan secara medis atau mungkin akan berguna di waktu mendatang tidaklah cukup untuk melakukannya tanpa persetujuan. Jika dokter tidak yakin apakah kondisi pasien betul-betul membutuhkan tindakan segera tanpa persetujuan, maka dokter tersebut perlu melakukan konfirmasi dengan sejawatnya.
Peraturan umum terkait persetujuan penanganan keadaan gawat darurat pada seorang anak sama saja dengan orang dewasa. Pengadilan biasanya menunda menyetujui dokter yang mengobati pasien anak “dewasa muda” (di atas 15 tahun) yang sudah dapat memberi persetujuan penanganan keadaan gawat darurat terhadap dirinya. Namun, tetap perlu diperhatikan untuk membuat informed consent dengan menghubungi orang tua pasien atau orang lain yang bertanggung jawab atas pasien tersebut.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Mungkin kita tidak menyadari bahwa dalam kegiatan sehari-hari sering kali melakukan atau menerima pembayaran sebagai imbalan atas barang dan jasa yang kita terima atau kita berikan. Dalam perekonomian yang modern lalu lintas pertukaran barang dan jasa sudah sedemikian cepatnya sehingga memerlukan dukungan tersedianya sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan dilakukannya pembayaran secara lebih cepat, efisien, aman dan handal.
Sistem Pembayaran merupakan suatu sistem yang mencakup pengaturan, kesepakatan, kontrak/perjanjian, fasilitas operasional, mekanisme teknis, standar dan prosedur yang membentuk suatu kerangka yang digunakan untuk penyampaian, pengesahan dan penerimaan instruksi pembayaran serta pemenuhan kewajiban pembayaran melalui pertukaran suatu nilai ekonomis (uang) antar pihak-pihak (perorangan, bank, lembaga lainnya) baik domestik maupun crossborder dengan menggunakan instrumen pembayaran. Secara umum, sistem pembayaran terdiri atas beberapa komponen berupa kebijakan, instrumen / alat pembayaran, mekanisme kliring dan setelmen, kelembagaan, infrastruktur pendukung dan perangkat hukum. Beberapa contoh alat / instrumen pembayaran yang selama ini telah kita kenal adalah uang, kartu debit, kartu kredit, traveller’s cheque, serta alat pembayaran elektronik seperti internet banking, R TGS, transfer kredit melalui kliring dan sebagainya.
Sesuai amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004, tugas Bank Indonesia di bidang sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non tunai. Dalam perannya di bidang pembayaran tunai, Bank Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa tanggung jawab yang dipikul untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang Rupiah dalam jumlah dan pecahan yang cukup merupakan sebuah tantangan tersendiri. Hal ini mengingat jumlah penduduk yang cukup banyak serta kondisi geografis yang sangat luas untuk mengedarkan uang dalam jumlah dan pecahan yang tepat kepada masyarakat. Selain itu penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran dirasakan mulai menimbulkan masalah terutarna tingginya biaya cash handling, risiko perampokan / pencurian, kesehatan, kepraktisan serta uang palsu. Di sisi lain, penggunaan uang tunai juga dapat mengakibatkan inefisiensi waktu karena panjangnya antrian di sentra-sentra pembayaran serta ketidakpraktisan membawa uang dalam jumlah yang cukup banyak.
Dari sisi sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan bahwa sistem pembayaran non tunai yang digunakan oleh masyarakat dapat beIjalan secara aman, efisien dan handal. Oleh karena itu, perkembangan penggunaan alat pembayaran non tunai mendapat perhatian yang serius dari Bank Indonesia mengingat perkembangan pembayaran non tunai diharapkan dapat mengurangi beban penggunaan uang tunai dan semakin meningkatkan efisiensi perekonomian dalam masyarakat. Meskipun dari sisi teknologi alternatif penggunaan instrumen pembayaran non tunai sangat feasible untuk menggantikan uang tunai namun demikian aspek psikologis, keamanan, kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap uang kas kemungkinan besar tetap merupakan hambatan yang masih hams dihadapi dalam pengembangan instrumen pembayaran non tunai.
Oleh karena itu perlindungan terhadap konsumen (nasabah) dalam hal ini sebagai pengguna sistem alat pembayaran non-tunai perlu diperhatikan dan dilindungi haknya baik dari segi manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan nasabah. Dalam perlindungan terhadap nasabah haruslah berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perumusan Penulisan
Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa sistem pembayaran tunai yang salah satunya adalah Internet-Banking dapat memberikan manfaat bagi nasabah penggunanya baik itu dari segi keefisiensinya maupun keamananya. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :
a. Arsitektur dari Intenet-Banking.
b. Permasalahan dalam Internet-Banking ditinjau dari segi hukum
perlindungan konsumen.
c. Aspek perlindungan konsumen.
Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan penulisan makalah ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui arsitektur internet-banking dari persyaratan bisnis dan pesyaratan keamaannya.
b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul dalam penggunaan internet-banking.
c. Untuk: mengetahui aspek perlindungan konsumen mengenai penggunaan internet banking.

II. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH PENGGUNA INTERNET-BANKING

Arsitektur Internet-banking
Perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan Internet menyebabkan mulai munculnya aplikasi bisnis yang berbasis Internet. Salah satu aplikasi yang mulai mendapat perhatian adalah Internet Banking atau sering juga disebut e-Banking. Beberapa statistik menunjukkan naiknya jumlah pelaku e-banking di dunia. Di Indonesia sudah ada beberapa pelaku Internet Banking. Salah satu pelaku yang cukup dikenal di masyarakat adalah layanan “KlikBCA” dari BCA (Bank Central Asia).
Salah satu aspek yang sangat penting dalam layanan perbankan adalah aspek keamanan (security). Sayangnya masalah keamanan ini seringkali terabaikan (baik secara teknis dan non-teknis) sehingga terjadi beberapa masalah.
Adapun yang menjadi arsitektur dari suatu e- Banking dapat dilihat dari segi :
1. Persayaratan bisnis dari Internet Banking antara lain:
a. Aplikasi mudah digunakan
Beberapa implementasi dari electronic banking sebelum Internet populer adalah dengan mengembangkan aplikasi sendiri. Namun pendekatan ini mulai ditinggalkan karena penyedia jasa harus menyediakan berbagai versi dari program aplikasi itu, misalnya untuk versi Microsoft Windows, Macintosh, dan sistem operasi yang populer lainnya. Agar mudah digunakan, akhirnya banyak pelaku Internet Banking yang memilih menggunakan web browser.
b. Layanan dapat dijangkau dari mana saja
Aspek kedua, layanan dapat dijangkau dari mana saja. Aspek ini dapat dipenuhi dengan menggunakan Internet sebagai jaringan penghubung. Internet sudah dapat diakses darimana saja di dunia.

c. Murah
Aspek berikutnya adalah murahnya biaya untuk mengakses Internet Banking. Penggunaan Internet menyebabkan layanan bisa menjadi murah.
d. Aman
Aspek pengamanan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi kriptografiseperti penggunaan enkripsi dengan menggunakan SSL (Secure Socket Layer).
Pada prinsipnya dia mengacak dan menyandikan data sehingga sulit disadap oleh orang yang tidak berhak. Pengamanan lain adalah penggunaan VPN (Virtual Private Network) untuk menghubungkan kantor pusat bank dengan kantor cabang.
Aspek -aspek di atas merupakan aspek yang dilihat dari sudut pandang pengguna.
Ada aspek yang dilihat dari kacamata penyedia jasa (bank), antara lain :
a. Mudah meluncurkan aplikasi / produk / servis lain.
Saat ini mungkin bank barn memikirkan Internet Banking. Akan tetapi di kemudian hari akan muncullayanan mobile banking, TV banking, dan berbagai layanan barn lainnya yang belum terbayang pada saat ini. Sistem yang ada harns dapat meluncurkan layanan ini denga cepat. Time to market merupakan kunci utama dalam era digital ini.
b. Scalability, baik dalam ukuran maupun dalam kecepatan.
Sistem yang ada harns dapat melayani nasabah dalam jumlah kecil, misalnya ribuan orang, sampai ke nasabah dalam jumlah besar, misalnya belasan juta orang. Seringkali sistem yang dikembangkan hanya dapat bekeIja untuk jumlah nasabah yang sedikit sehingga ketika servis menjadi populer dan nasabah mulai banyak menggunakan servis tersebut maka servis menjadi sangat lambat.

c. Dapat mengakomodasi platform / sistem yang berbeda-beda
(heterogen).
Multi-channel access merupakan paradigma yang harns didukung. Pada masa yang akan datang, layanan diharapkan dapat diakses dari berbagai platform;
mulai dari datang ke counter, diteruskan dengan akses lewat Internet, dan kemudian diselesaikan melalui handphone.
d. Memiliki sifat resilency, tahan bantingan dan cepat kembali ke kondisi semula jika terjadi masalah.
Musibah tidak dapat diprediksi. Banjir, kebakaran, kerusuhan, dan berbagai hallainnya dapat menyebabkan terhentinya layanan.
Servis Banking (termasuk Internet Banking) harns dapat kembali menjalankan layanan dalam waktu sesingkat mungkin
e. Manageable Sistem yang ada hams dapat dikelola dengan baik. Meningkatnya variasi dan kompleksitas dari layanan sering menyebabkan kompleksitas di sisi sistem yang mengimplementasikan layanan tersebut. Untuk itu sistem Internet Banking yang ada hams dapat dikelola (manageable). Jika tidak, sistem akan menjadi kacau balau dan tidak terkendali.

2. Persyaratan keamanan yang harus dijaga dari Internet Banking adalah :
a. Confidentiality Aspek confidentiality memberi jaminan bahwa data-data tidak dapat disadap oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Serangan terhadap aspek ini adalah penyadapan nama account dan PIN dari pengguna Internet Banking. Penyadapan dapat dilakukan pada sisi terminal (komputer) yang digunakan oleh nasabah atau pada jaringan (network) yang mengantarkan data dari sisi nasabah ke penyediajasa Internet Banking. Penyadapan di sisi komputer dapat dilakukan dengan memasang program keylogger yang dapat mencatat kunci yang diketikkan oleh pengguna.
Penggunaan key/ogger ini tidak terpengaruh oleh pengamanan di sisi jaringan karena apa yang diketikkan oleh nasabah (sebelum terenkripsi) tercatat dalam sebuah berkas.
Penyadapan di sisi jaringan dapat dilakukan dengan memasang program sniffer yang dapat menyadap data-data yang dikirimkan melalui jaringan Internet.
Pengamanan di sisi network dilakukan dengan menggunakan enkripsi. Teknologi yang umum digunakan adalah Secure Socket Layer (SSL) dengan panjang kunci 128 bit. Pengamanan di sisi komputer yang digunakan nasabah sedikit lebih kompleks. Hal ini disebabkan banyaknya kombinasi dari lingkungan nasabah. Jika nasabah mengakses Internet Banking dari tempat yang dia tidak kenal atau yang meragukan integritasnya seperti misalnya warnet yang tidak jelas, maka kemungkinan penyadapan di sisi terminal dapat teIjadi. Untuk itu perlu disosialisasikan untuk memperhatikan tempat dimana nasabah mengakses Internet Banking. Penggunaan key yang berubah-ubah pada setiap sesi transaksi (misalnya dengan menggunakan token generator) dapat menolong. Namun hal ini sering menimbulkan ketidaknyamanan.
Sisi back-end dari bank sendiri hams diamankan dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN) antara kantor pusat dan kantor cabang. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya fraud yang dilakukan dari dalam (internal).

b. Integrity Aspek integrity menjamin integritas data, dimana data tidak boleh berubah atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.
Salah satu cara untuk memproteksi hal ini adalah dengan menggunakan checksum, signature, atau certificate. Mekanisme signature akan dapat mendeteksi adanya perubahan terhadap data. Selain pendeteksian (dengan menggunakan checksum, misalnya) pengamanan lain yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan mekanisme logging (pencatatan) yang ekstensif sehingga jika teIjadi masalah dapat dilakukan proses mundur (rollback).

c. Authentication.
Authentication digunakan untuk meyakinkan orang yang mengakses servis dan Juga server (web) yang memberikan servis. Mekanisme yang umum digunakan untuk melakukan authentication di sisi pengguna biasanya terkait dengan:
a. Sesuatu yang dimiliki (misalnya kartu ATM, chipcard)
b. Sesuatu yang diketahui (misalnya userid,password, PIN, TIN)
c. Sesuatu yang menjadi bagian dari kita (misalnya sidikjari, iris mata)
Salah satu kesulitan melakukan authentication adalah biasanya kita hanya menggunakan userid/account number dan password/PIN. Keduanya hanya mencakup satu hal saja (yang diketahui) dan mudah disadap. Pembahasan cara pengamanan hal ini ada pada bagian lain.
Sementara itu mekanisme untuk menunjukkan keaslian server (situs) adalah dengan digital certificate. Sering kali hal ini terlupakan dan sudah terjadi kasus di Indonesia dengan situs palsu “kilkbca.com”. Situs palsu akan memiliki sertifikat yang berbeda dengan situs Internet Banking yang asli.

d. Non-repudiation
Aspek nonrepudiation menjamin bahwajika nasabah melakukan transaksi maka dia tidak dapat menolak telah melakukan transaksi. Hal ini dilakukan dengan menggunakan digital signature yang diberikan oleh kripto kunci publik (public key cryptosystem). Mekanisme konfirmasi (misal melalui telepon) juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus.
Penggunaan logging yang ekstensif juga dapat mendeteksi adanya masalah. Seringkali logging tidak dilakukan secara ekstensif sehingga menyulitkan pelacakan jika terjadi masalah. (Akses dari nomor IP berapa? Terminal yang mana? Jam berapa? Apa saja yang dilakukan?)

e. Availability
Aspek availability difokuskan kepada ketersediaan layanan. Jika sebuah bank menggelar layanan Internet Banking dan kemudian tidak dapat menyediakan layanan tersebut ketika dibutuhkan oleh nasabah, maka nasabah akan mempertanyakan keandalannya dan meninggalkan layanan tersebut. Bahkan dapat dimungkinkan nasabah akan pindah ke bank yang dapat memberikan layanan lebih baik. Serangan terhadap availability dikenal dengan istilah Denial of Service (DoS) attack. Sayangnya serangan seperti ini mudah dilakukan di Internet dikarenakan teknologi yang ada saat ini masih menggunakan IP (Internet Protocol) versi 4.
Mekanisme pengamanan untuk menjaga ketersediaan layanan antara lain menggunakan backup sites, DoS filter, Intrusion Detection System (IDS), network monitoring, Disaster Recovery Plan (DRP), Business Process Resumption. Istilah-istilah ini memang sering membingungkan (dan menakutkan). Mereka adalah teknik dan mekanisme untuk meningkatkan keandalan.

Permasalahan Yang Timbul Dalam Penggunaan Internet Banking
Perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi perbankan yang diwujudkan melalui internet banking, merupakan suatu usaha dari bank untuk menarik animo masyarakat untuk menjadi nasabah bank. Internet banking merupakan suatu layanan elektronik kepada nasabah bank secara on line di internet.Sebagaimana halnya dengan fasilitas perbankan lainnya yang menggunakan kecanggihan teknologi, misalnya Kartu ATM maupun Kartu Kredit, permasalahan yang sering timbul adalah mengenai tingkat resiko yang cukup tinggi.Banyaknya kasus kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, menunjukkan masih kurangnya suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking. Sayangnya, di Indonesia masih belum ada peraturan atau ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang internet banking. Dalam Tugas Akhir ini, Penulis mengangkat dua permasalahan :
1. Permasalahan yang pertama adalah mengenai upaya hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking atas kerugian materiil (berupa hilangnya sejumlah uang dari rekeningnya di bank) yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking sendiri, karena kesalahan dari pihak bank, maupun karena kesalahan dari pihak ketiga.
2. Permasalahan kedua adalah mengenai siapa yang bertanggungjawab (secara perdata) terhadap kerugian materiil (berupa hilangnya sejumlah uang dari rekening nasabah bank pengguna internet banking di bank) yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking sendiri, karena kesalahan dari pihak bank, serta karena kesalahan dari pihak ketiga.

Perlindungan Hukum Bagi Nasabah
Berdasarkan analisa Penulis, atas kerugian materil yang dideritanya dalam mekanisme internet banking, nasabah bank pengguna internet banking dapat mengajukan suatu tuntutan maupun meminta pertanggungjawaban dari pihak bank maupun pihak ketiga, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, serta Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999.
Berdasarkan analisa penulis permasalahan diatas dapat diselesaikan dengan pertanggungjawaban sebagai berikut :
1. Apabila kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking tersebut diakibatkan oleh karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking itu sendiri, maka nasabah bank pengguna internet banking tidak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak bank karena kesalahan tersebut dilakukan oleh nasabah bank pengguna internet banking sendiri, dan berarti pihak bank tidak melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking tesebut.
2. Sebaliknya, apabila ternyata kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking diakibatkan oleh karena kesalahan dari pihak bank, maka pihak bank harus memenuhi tuntutan nasabah bank pengguna internet banking tersebut serta bertanggungjawab untuk memberikan ganti kerugian sesuai dengan kerugian yang telah diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking. Karena pihak bank telah melakukan wanprestasi kepada nasabah bank pengguna internet banking.

3. Jika kerugian materiil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking ternyata disebabkan karena perbuatan pihak ketiga, maka pihak ketiga yang bersalah itu harus memenuhi tuntutan serta bertanggung jawab kepada nasabah bank pengguna internet banking tersebut, atas dasar perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUHPerdata).
Dalam hal penyelasaian sengketa nasabah (konsumen yang dirugikan) dengan pihak bank, maka dapat ditempuh melalui upaya hukum berdasrakan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu :
(2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasrkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
Melalui ketentuan pasal 45 ayat (2) dapat diketahui bahwa untuk menyelesaikan sengketa konsumen, terdapat dua pilihan yaitu :
1. Penyelesaian di luar pengadilan melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, atau
2. melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
Pertama, penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu
Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan / atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak ada akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diterima oleh konsumen.
Ketentuan pasal 47 ini, penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan (agreement), maka logika hukum akan menunjuk bentuk penyelesaian sengketa secara mediasi atau konsiliasi oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Penyeleaian sengketa diluar pengadilan atau yang lebih dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat ditempuh dengan berbagai cara. ADR tersebut dapat berupa arbitrase, mediasi, konsiliasi, minitrial, summary jury trial, settlement conference serta bentuk lainnya.
Dari sekian banyak cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya memperkenalkan 3 (tiga) macam yaitu; arbitrase, konsiliasi dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa yang dibebankan menjadi tugas Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen.
Usaha penyelesaian sengketa secara cepat terhadap ganti kerugian oleh konsumen terhadap pelaku usaha (produsen) telah dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding maupun kasasi dalam Badan Penyelesaian Sengketa konsumen tersebut.
Kedua, penyelesaian sengketa malalui pengadilan diatur dalam pada pasal 48 Undan-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu;
Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 45 diatas.
Penunjukan pasal 45 dalam hal ini, lebih banyak tertuju pada ketentuan tersebut dalam ayat (4). Artinya penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan hanya dimungkinkan apabila :
a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.
Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis merupakan masalah tersendiri, karena pelaku usaha (bankir) tentunya harus berpikir sekian kali untuk berperka di pengadilan, hal ini menyangkut terhadap good will dari suatu bank tersebut. Jika penyelesaian dilakukan melalui pengadilan maka good will dari suatu bank tersebut akan menurun sehingga akan berakibat hilangnya trust (kepercayaan) dari nasabah terhadap bank tersebut. Oleh karena itu kebanyakan dalam penyelesaian sengketa konsumen (nasabah), bank itu sendiri lebih cenderung untuk memilih jalur non-litigasi atau di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Disamping itu, secara umum dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena :
a. penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat
b. biaya perkara yang mahal
c. pengadilan pada umumnya tidak responsif
d. putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah
e. kemampuan para hakim yang bersifat generalis.
Sehubungan dengan masih mudanya usia perkembangan Internet Banking, tetapi telah makin bernafsunya pihak bisnis untuk memanfaatkannya, sudah sepantasnya bila tanggung jawab pengguna dan perlindungan konsumen dipertimbangkan juga. Jangan hanya mencari kambing hitam pada suatu permasalahan, karena pada akhirnya konsumenlah yang selalu menerima akibat buruknya. Dan pada akhirnya dapat diketahui betapa pentingnya pembentukan suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang internet banking, agar tercipta suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking di kemudian harinya.

III. PENUTUP
Simpulan
Dari uraian-uraian pada halaman sebelumnya maka penulis dapat membuat beberapa kesimplan dari penulisan makalah ini yang didasarkan pada referensi yang penulis peroleh. Adapun simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut.
1. Internet Banking adalah saluran distribusi Bank untuk mengakses rekening yang dimiliki Nasabah melalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer. Bank sebagai produsen dari internet banking haruslah memperhatikan aspek persyaratan bisnis baik dari segi pengunanya (konsumen) maupun dari segi penyedia jasa (bank) dan juga memperhatikan pesyaratan keamanan sistem data base dari internet banking itu sendiri.
2. permasalahan yang dapat timbul dalam penggunaan internet banking itu sendiri adalah apabila bagi nasabah bank pengguna internet banking atas kerugian materiil (berupa hilangnya sejumlah uang dari rekeningnya di bank) yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme internet banking, yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah bank pengguna internet banking sendiri, karena kesalahan dari pihak bank, maupun karena kesalahan dari pihak ketiga. Lalu dalam hal ini siapa yang seharusnya bertanggung jawab dan upaya hukum apa yang semestisnya harus dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.
3. dalam hal perlindungan hukum bagi pengguna internet banking dapat mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab yang dibebankan dalam hal ini adalah tanggung jawab bagi pihak yang melakukan kesalahan atau yang mengakibatkan hilangnya suatu hak. Sedangkan upaya hukum yang dapat diambil berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dapat ditempuh dengan cara Non-Litigasi atau Litigasi, hal ini berdasarkan pilihan dari para pihak yang bersengketa.
Saran
1. Dalam penulisan makalah ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekerungan yang harus diperbaiki atau disempurnakan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran-saran yang bersifat membangun dari para pembaca makalah ini.
2. mengenai mekanisme dan pemanfaatan E-Banking seharusnya dibentuk suatu ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tentang internet banking, agar tercipta suatu perlindungan hukum bagi nasabah bank pengguna internet banking di kemudian harinya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN
Abadi, Martin. 1996. IEEE Transactions on Software Engineering. Prudent engineering practice for cryptography protocols.vol 22 (1), Januari 1996

Butler, Randy, Von Welch, Douglas Engert, Ian Foster, Steven Tuecke, John Volmer, Carl Kesselman. 2000. IEEE Computer. A national scale authentication infrastructure. Desember 2000.
Michener, John. 1999. IEEE Software. System Insecurity in the Internet Age July/August 1999.
Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. 2004. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Shidarta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: Grasindo.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

I. PENDAHULUAN

Transisi demokrasi dan atau keadilan dari sistem yang otoriter menuju konsilidasi demokrasi harus dipandu dengan prinsip-prinsip demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Proses konsilidasi demokrasi harus melalui tahapan punguraian terhadap permasalahan bangsa guna merumuskan konsep bernegara dan berpemerintahan yang sesuai dengan semangat dan cita-cita negara konstitusional guna menemukan akar permasalahan, merumuskan solusi yang akan dilakukan serta menentukan langkah-langkah perbaikan bangsa kedepan oleh seluruh elemen bangsa.

Untuk mewujudkan suatu prinsip negara yang demokrasi, maka arah politik hukum bangsa ini haruslah sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita konstitusional bangsa Indonesia yang nantinya terimplementasikan di dalam peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan itu semua perlunya keterkaitan elemen-elemen penting di dalamnya, seperti transparansi, partisipatisi, keterbukaan informasi dan sebagainya. Sehingga nantinya akan terwujud suatu kebijakan hukum seperti yang tertuang di dalam peraturan perundang-undangan yang lebih bersifat responsif.

Untuk mencermati arah politik hukum bangsa ini, kita coba melihat ke salah satu peraturan perundang-undangan di negara ini, yaitu Undang-Undang No.13 Tsahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-Undang No.13 Tahun 2006 hanyalah merupakan sebagai alat atau sarana, tetapi di dalamnya terletak hakikat supremasi hukum, sebab kebijakan sebagai alat di dalam pengetian itu adalah alat untuk mencapai tujuan negara, bahkan alat rekayasa politik (political engineering). Supremasi hukum harus diletakan sebagai sentral pengaruh dan pedoman dalam upaya pencapaian tujuan negara melalui politik hukum nasional.

Saksi dan koban menjadi elemen penting untuk membantu lembaga peradilan mewujudkan supremasi hukum. Keterangan saksi dan korban membantu mengakselerasikan tuntutan rasa keadilan bagi korban kekejaman suatu rezim masa lalu. Permasalahannya ketika saksi dan korban memberikan keterangan, mereka trauma dan takut untuk menjelaskan tentang apa yang terjadi. Mereka beranggapan ketidakgunaan untuk memberikan kesaksiaan, disamping ketakutan apabila mereka bersaksi tanpa disertai dengan proses perlindungan dari negara terhadap dirinya dan keluarga mereka. Tuntutan seperti ini, pada akhirnya membawa konsekuensi pasti bahwa negara harus mampu membantu proses ini. Salah satunya adalah dengan jalan menyediakan mekanisme perlindungan saksi dan korban yang merupakan wujud dari apresiasi atas peran sertanya dalam proses peradilan pidana.

II. Mencermati Arah Politik Hukum Pada Undang-Undang No.13 Tahun 2006

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis UU PSK) pada awalnya adalah amanat yang didasarkan kepada TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah undang-undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban.

Seperti yang sudah diketahui, untuk mencermati arah politik hukum dari UU PSK ini maka perlu dilihat beberapa ketentuan yang mengarah kepada politik hukum baik yang bersifat positif (responsif) maupun yang bersifat negative (konservatif), antara lain sebagai berikut;

Arah politik hukum yang bersifat positif (responsif) yang tertuang di dalam UU PSK :

1. Dengan disahkannya UU PSK ini, adanya suatu peraturan yang mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia, yang mana sama-sama kita ketahui bahwa saksi dan korban menjadi elemen penting untuk membantu tercapainya tuntutan keadilan di dalam sistem peradilan terpadu (integrated justice system).

2. UU PSK tidak saja sebagai sarana untuk mengakomodasi perlindungan saksi dan korban, tetapi juga diberikan sarana perlindungan yang sama terhadap keluarga saksi dan korban. Hal ini memberikan dampak positif karena cakupan perlindungan tidak saja sebatas saksi dan korban melainkan juga terhadap keluarga saksi dan korban.

3. Di dalam UU PSK ini terdapatnya materi pasal-pasal yang mengatur untuk dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya ditulis LPSK) (Pasal 11-27 UU PSK) yang akan melaksanakan tugas terhadap terpenuhinya hak-hak saksi dan pemberian perlindungan terhadap saksi. Dengan adanya LPSK tersebut diharapkan hak-hak saksi yang selama ini telah diatur secara normatif, dapat diwujudkan dalam praktiknya. Begitu juga terhadap saksi yang selama ini terkendala oleh tidak jelasnya lembaga yang akan dan bertanggung jawab melakukan perlindungan tersebut.

4. UU PSK memberikan kejelasan dan kepastian tentang hak-hak saksi dan korban pada saat sebelum, sedang, dan setelah saksi dan korban memberikan keterangannya. Yang mana hal ini terdapat di dalam Pasal 5 samapi Pasal 10. Semua kejelasan yang terdapat di dalam pasal-pasal tersebut akan terealisasikan melalui LPSK.

Arah politik hukum yang bersifat negatif (konservatif) yang tertuang di dalam UU PSK :

1. Sebagaimana yang terdapat dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) bahwa perlindungan saksi dan korban yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) diberikan kepada saksi dan atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Di dalam penjelasannya memuat bahwa kasus-kasus tertentu itu antara lain tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. Dari ketentuan tersebut kita dapat mencermati arah politik hukum dari UU PSK ini, bahwa ketentuan tersebut jelas merupakan diskriminasi, karena tidak semua hak yang diatur dalam pasal tersebut hanya dibutuhkan oleh saksi dan korban (tindak pidana tertentu), melainkan oleh semua saksi (dalam tindak pidana apapun). Diskriminasi tersebut dalam prakteknya akan semakin besar karena tidak ada kriteria baku yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini bagi LPSK, untuk menentukan keadaan seperti apa yang memperlihatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5.

2. Kita ketahui bahwa poin-poin yang terdapat di dalam pasal 5 ayat (1) UU PSK yang mengatur mengenai hak-hak saksi dan korban yang diadopsi sebagiannya dari UU PSK negara-negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon atau Common Law, salah satu contoh saksi dan korban berhak mendapatkan identitas, pekerjaan dan tempat kediaman baru akan tetapi sejauh ini di Indonesia poin-poin ini belum satupun yang terealisasi dalam melaksanakan perlindungan saksi dan korban. Hal tersebut dikarenakan belum terbentuknya LPSK itu sendiri dan belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari UU PSK ini. Pembentukan LPSK telah ditentukan di dalam UU PSK yaitu selambat-lambatnya satu tahun setelah UU PSK ini diundangkan (Pasal 45). Hal demikian terlihat jelas ketidak seriusan pemerintah di dalam memberikan perlindungan saksi dan korban yang sampai sekarang LPSK tak kunjung terbentuk.

3. Berkenaan dengan hak, melihat kepada Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa :

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Menurut pasal ini bertentangan dengan ayat (1) nya, karena dengan ayat (2), seorang saksi akhirnya dijerat oleh hukum karena keterangan yang diberikannya tentang tindak pidana tersebut. Ketentuan ini juga berarti penggunaan saksi mahkota dalam pemeriksaan perkara tersebut. Hal mana bertentangan dengan asas “nonself incrimination” yang melarang penggunaan saksi mahkota dalam suatu due process of law. Ketentuan ayat (2) pasal tersebut dengan rumusan demikian, juga sulit untuk dimplementasikan, karena bagaimana pun bagi hakim di Indonesia, asas kebebasan hakim (kebebasan dalam koridor hukum) sangat dijunjung tinggi. Jika pasal itu hendak diterapkan juga, maka rumusannya haruslah dirubah menjadi “Keterangan saksi yang demikian wajib diperimbangkan oleh hakim sebagai salah satu hal yang meringankan pidana”.

4. Berkenaan dengan perlindungan terhadap keamanan saksi ini, belum terdapat pengaturan yang rinci tentang bentuk perlindungan atau tindakan yang dapat atau harus dilakukan oleh LPSK untuk merealisasikan rasa aman tersebut. Misalnya untuk memberikan perlindungan tersebut LPSK dapat menempatkan saksi dalam program perlindungan saksi, yang isinya antara lain; mengajari saksi tentang cara membela diri dari serangan yang mungkin mengancam tanpa bantuan orang lain (petugas LPSK), menempatkan petugas untuk mengawasi saksi dan keluarganya, merahasiakan identitas saksi dan menyediakan pendamping atau penasehat hukum yang dapat mengawasi agar hak-hak saksi dalam pemeriksaan terpenuhi.

5. Terkait dengan pelaksanaan perlindungan saksi dan korban, kelemahan utama dari UU PSK ini adalah tidak mengatur kewenangan dari LPSK tersebut. Pasal 12 UU PSK menentukan bahwa “LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Tugas LPSK dalam undang-undang ini sangat umum, yaitu memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan atau korban. Hingga pasal terakhir dari undang-undang ini tidak ditemukan rincian tentang tugas dan kewenangan LPSK. Pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini hanya mengatur tentang tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota LPSK, pengambilan keputusan dan pembiayaan, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, bahkan ketentuan pidana bagi yang mengancam atau memaksa saksi.

6. Pasal 2 menetukan : “undang-undang ini memberikan perlindungan pada saksi dan korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan”. Pasal 8 kemudian menetukan: “perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berkahir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Pasal terkait dengan aturan ini adalah Pasal 32 ayat (1) yang mengatur tentang penghentian perlindungan atas keamanan saksi dan korban. Dari pasal-pasal tersebut tidak jelas, sampai proses peradilan yang mana pemberian perlindungan itu dapat dilakukan. Apakah bila perkara pidana terkait telah ada putusan hakim, perlindungan masih dapat diberikan atau harus berakhir. Hal ini perlu diatur secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang akan merugikan atau membahayakan saksi (korban), karena meski putusan hakim sudah ada dan pelaku sudah berada di Lembaga Pemasyarakatan, tidak dengan serta merta saksi terbebas dari ancaman atau bahaya.

7. Pasal 7 menentukan adanya hak korban melalui LPSK untuk mengajukan ke pengadilan atas hak kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan hak atas ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Ketentuan ini perlu dicermati lebih jauh, karena dapat berimplikasi mengurangi hak korban. Dalam ketentuan lain tidak diatur keharusan korban meminta ganti rugi atas suatu tindak pidana, dilakukan melalui LPSK. Dengan kata lain, korban dapat mengajukan permohonan tersebut secara langsung tanpa melalui perwakilan apa pun. Kekhawatiran yang muncul adalah kencenderungan untuk memberlakukan asas lex specialis derogate legi generalis secara membabi buta, mengakibatkan UU PSK ini dianggap sebagai ketentuan khusus, sehingga ketentuan dalam KUHAP yang mengatur hak korban untuk meminta ganti kerugian tidak berlaku lagi.

III. PENUTUP

Simpulan

1. Secara umum pembentukan UU PSK ini bertujuan baik yaitu sebagai sarana untuk mengakomodasi perlindungan (payung hukum) terhadap saksi dan korban dalam sistem peradilan terpadu di Indonesia yang selama ini saksi dan korban tidak merasa terlindungi. Untuk itu dengan adanya UU PSK ini melalui LPSK nantinya akan dapat merealisasikan segala apa yang menjadi hak-hak dari pada saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan baik dari ancaman, keamanan maupun jiwa mereka.

2. Melihat kepada poin-poin yang ada dalam UU PSK ini, banyaknya ketentuan-ketentuan yang sama sekali lebih kepada bersifat konservatif atau tidak terpenuhinya rasa keadilan terhadap saksi dan korban secara penuh, karena perlindungan saksi dan korban ini merupakan elemen penting dalam mewujudkan supremasi hokum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan banyak terdapat ketentuan yang lebih bersifat memihak kepada kepentingan elit politik atau pemerintah dan juga terdapatnya pasal-pasal yang menimbulkan multi tafsir sehingga nantinya dapat melemahkan kedudukan perlindugan hak-hak dari saksi dan korban yang merupakan tujuan awal dari dibentuknya undang-undang ini.

Saran

1. Perlu diatur kewenangan LPSK sebagaimana diutarakan dalam bagian sebelumnya.

2. Perlu diatur tindakan tertentu yang harus dilakukan LPSK, sebagai perwujudan dari perlindungan terhadap saksi dan korban.

3. Perlu ditambahkan beberapa hak tertentu yang akan menjamin pelaksanaan hak-hak saksi sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Perlu pengaturan tentang perlindungan saksi (korban) setelah pemeriksaan perkara selesai.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.